Kamis, 07-01-2010 
Profil dan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI)
 
Sekilas Tentang Kami

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama,zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.


Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "PIAGAM BERDIRINYA MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penajajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri.

Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturrahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.
Dalam khitah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
2. Sebagai pemberi fatwa (mufti)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah)
4. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
5. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie dan kini KH. M. Sahal Maffudh. Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.

Demikianlah sekilas tentang Majelis Ulama Indonesia



Visi dan Misi

A. VISI
Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah swt (baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wal-muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin)

B. MISI

1. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah;
2. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan;
3. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Wawasan MUI

"Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaNya hanyalah ulama" (QS. Fathir: 28)

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar-benar taqwa kepada-Nya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam" (QS. Ali Imran : 102)

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara". (QS. Ali Imran: 103)

"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan ummat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung¨ (QS. Ali Imran 104)

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki , dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma''ruf, mencegah yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS AtTaubah: 71)

"Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana¨. (QS At-taubah: 71)

"Kamu adalah ummat yang terbaik yang diikeluarkan bagi manusia yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar ".(QS Ali Imran: 110)

"dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa¨ .(QS. Al-An'am: 153)

"Dan tidaklah Kami utus engkau (Muhammad) kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam" (QS AlAnbiya': 107)

Ulama itu adalah pewaris para nabi (Hadits Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah)



Iftitah

Majelis Ulama Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 juli 1975 Miladiyah adalah rahmat Allah SWT kepada bangsa Indonesia yang patut disyukuri. Majelis Ulama indonesia hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali,setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan energi bangsa terserap dalam perjuangan politik baik di dalam negeri maupun di dalam forum internasional sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang maju, dan berakhlak mulia.

Ulama di Indonesia menyadari dirinya sebagai pewaris tugas-tugas para nabi (warasatul anbiya) pembawa risalah Ilahiyah dan pelanjut missi yang diemban Rasulullah Muhammad SAW. Mereka terpanggil bersama-sama zuama dan cendekiawan muslim untuk memberikan kesaksian akan peran kesejarahan pada perjuangan kemerdekaan yang telah mereka berikan pada masa penjajahan, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat dan mensukseskan pembangunan melalui berbagai potensi yang mereka miliki dalam wadah Majelis Ulama Indonesia. Ikhtiar-ikhtiar kebajikan dilakukan Majelis Ulama Indonesia senantiasa ditujukan bagi kemajuan agama, bangsa dan negara baik pada masa lalu, kini, dan mendatang.

Para ulama, zuama dan cendekiawan muslim menyadari bahwa terdapat hubungan timbal balik yang saling memerlukan antara Islam dan negara Indonesia. Islam memerlukan negara Indonesia sebagai wahana mewujudkan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kemanusiaan dan perdamaian, sedangkan negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim adalah suatu konsekuensi logis dan prasyarat bagi berkembangnya hubungan untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Karena umat Islam adalah bagian terbesar dari bangsa Indonesia, maka wajar jika umat Islam memiliki peran dan tanggung jawab terbesar pula bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia di masa depan. Namun, adalah suatu hal yang tidak boleh dinafikan bahwa umat Islam masih menghadapi masalah internal dalam berbagai aspek kehidupannya, baik sosial, pendidikan, kesehatan, kependudukan, ekonomi, dan politik.

Di sisi lain, umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Antara lain, dominasi Barat dengan ideologi liberalisme kapitalisme yang berpangkal pada sekularisme dengan sistem politik dan sistem ekonomi yang sering dipaksakan berlaku di negeri-negeri lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral,serta budaya global yang didominasi Barat dan bercirikan pendewaan diri, pendewaan kebendawaan diri, pendawaan kebendawaan, dan pendewaan nafsu syahwatiyah yang potensial melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Lebih dari pada itu, kemajemukan dan keragamaan umat Islam dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik selain dapat merupakan kekuatan, tetapi juga sering menjelma menjadi kelemahan dan sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Sebagai akibatnya, umat Islam terjebak ke dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan dan kehilangan peluang untuk mengembangkan diri menjadi kelompok yang tidak hanya besar dalam jumlah tetapi juga unggul dalam kualitas. Oleh karena itu, adanya kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif merupakan kewajiban (wajib al-imamah), seperti adanya suatu organisasi yang menjadi wadah silaturrahmi merupakan suatu kebutuhan mendesak bagi persatuan, kesatuan, dan kebersamaan umat Islam.

Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan kebangsaan pada era reformasi dewasa ini yang ditandai dengan adanya keinginan kuat untuk membangun suatu masyarakat Indonesia baru yang adil, sejahtera, demokratis dan beradab, maka adalah suatu keharusan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk meneguhkan jatidiri dan itikad dengan suatu wawasan untuk menghela proses perwujudan peradaban Islam di dunia, dan khususnya perwujudan masyarakat Indonesia baru, yang tidak lain adalah masayarakat madani (khair al-ummah) yang menekankan nilai-nilai persamaan manusia (al-musawah), keadailan (al-adalah), dan demokrasi (al-syura).




Orientasi dan Peran MUI

Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu:

1. Diniyah
Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang kaffah.

2. Irsyadiyah
Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan dakwah wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dan nahyi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

3. Istijabiyah
Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi istijabiyah, senantiasa memberikan jawaban positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (istibaq fi al-khairat).

4. Huirriyah
Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

5. Ta'awuniyah
Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (ukhuwwah Islamiyah). Ukhuwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (ukhuwwah wathaniyyah)dan memperkukuh persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah basyariyyah).

6. Syuriyah
Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

7. Tasamuh
Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah khilafiyah.

8. Qudwah
Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.

9. Addualiyah
Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam.



PERAN MUI

Majelis ulama Indonesia mempunyai lima peran utama, yaitu :

1. Sebagai Pewaris Tugas-Tugas Para Nabi (Warasat al-anbiya)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Sebagai waratsatu al-anbiyaa (ahli waris tugas-tugas para nabi), Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi kenabian

(an-nubuwwah)

yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

2. Sebagai Pemberi Fatwa (Mufti)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

3. Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (Ra'iy wa khadim al ummah)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (khadim al-ummah), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

4. Sebagai Penegak Amar Makruf dan Nahyi Munkar

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar makruf nahyi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan wadah perhidmatan bagi pejuang dakwah

(mujahid dakwah)

yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas

(khairu ummah)

5. Sebagai Pelopor Gerakan Pembaharuan (al-Tajdid)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor tajdid yaitu gerakan pembaruan pemikiran Islaml.

6. Sebagai Pelopor Gerakan Ishlah

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai juru damai terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan al-jama'u wat taufiq (kompromi dan persesuaian) dan tarjih (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan (ukhuwwah) di kalangan umat Islam Indonesia.



Fatwa MUI

Fatwa-Fatwa MUI

* Pendahuluan
* Bagian 1 - Ibadah
* Bagian 2 - Faham Keagamaan
* Bagain 3 - Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
* Bagian 4 - Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
* Hasil MUNAS VII Tahun 2005
* FATWA Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)



Profil DSN
Pedoman Dasar DSN-MUI

KEPUTUSAN
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
No: 01 Tahun 2000
Tentang
PEDOMAN DASAR
DEWAN SYARI'AH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA
(PD DSN-MUI)





بسم الله الرحمن الرحيم

Dewan Syariah Nasional setelah
Menimbang :

1.

bahwa Dewan Syari'ah Nasional, disingkat dengan nama DSN, dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syari'ah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan.
2.

bahwa DSN diharapkan dapat berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.
3.

bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi DSN, perlu ditetapkan Pedoman Dasar Dewan Syari'ah Nasional.

Mengingat

:

1.

Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia Periode 1995-2000.
2.

SK. Majelis Ulama Indonesia No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Pebruari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional.

Memperhatikan :
Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu tanggal 1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: KEP-754/MUI/II/99 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN SYARIAH NASIONAL SEBAGAI PEDOMAN DASAR DEWAN SYARIAH NASIO-NAL YANG ISINYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:


MUKADDIMAH

Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil alamin). Ajarannya mencakup semua aspek kehidupan, tidak terkecuali bidang ekonomi yang dalam perkembangannya saat ini dan mendatang dirasakan semakin kompleks. Apalagi pada millenium ke-3 mendatang akan terjadi perubahan-perubahan yang amat cepat dimana pengaruh era keterbukaan (globalisasi) yang cenderung mengabaikan batas-batas geografis.

Pengembangan lembaga-lembaga keuangan terutama lembaga keuangan syariah juga mengalami kemajuan-kemajuan yanng pesat, dan adalah pada saatnya untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan arahan yang memungkinkan pengembangan lembaga-lembaga keuangan tersebut.

Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah yang membahas pandangan syariah tentang Reksadana dan rekomendasi lokakarya yang antara lain mengusulkan agar dibentuk Dewan Syraiah Nasional untuk mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah. Oleh sebab itu, dipandang perlu adanya pedoman dasar mengenai Dewan Syariah Nasional tersebut, yang meliputi :

1. DASAR PEMIKIRAN
1.

Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah.
2.

Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan.
3.

Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.
4.

Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidangn ekonomi dan keuangan.
2. PENGERTIAN
1.

Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.
2.

Produk Keuangan Syariah adalah produk keuangan yang mengikuti syariah Islam.
3.

Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.
4.

Badan Pelaksana Harian - Dewan Syariah Nasional adalah badan yang sehari-hari melaksanakan tugas Dewan Syariah Nasional.
5.

Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah.
3. KEDUDUKAN, STATUS DAN ANGGOTA
1.

Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.
2.

Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
3.

Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.
4.

Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.
4. TUGAS DAN WEWENANG
1.

Dewan Syariah Nasional bertugas :
1.

Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2.

Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
3.

Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
4.

Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.
2.

Dewan Syariah Nasional berwenang :
1.

Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2.

Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
3.

Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
4.

Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
5.

Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
6.

Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.
5. MEKANISME KERJA

1. Dewan Syariah Nasional.
1.

Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.
2.

Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
3.

Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
2. Badan Pelaksana Harian
1.

Badan Pelaksana Harian menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan ataupun pertanyaan ditujukan kepada sekretariat Badan Pelaksana Harian.
2.

Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima usulan /pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada Ketua.
3.

Ketua Badan Pelaksana Harian bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan.
4.

Ketua Badan Pelaksana Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapat pengesahan.
5.

Fatwa atau memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional.
3. Dewan Pengawas Syariah
1.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2.

Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syraiah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
3.

Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4.

Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.
6. PEMBIAYAAN DEWAN SYARIAH NASIONAL
1.

Dewan Syariah Nasional memperoleh dana operasional dari bantuan Pemerintah (Depkeu), Bank Indonesia, dan sumbangan masyarakat.
2.

Dewan Syariah Nasional menerima dana iuran bulanan dari setiap lembaga keuangan syariah yang ada.
3.

Dewan Syariah Nasional mempertanggung-jawabkan keuangan/sumbangan tersebut kepada Majelis Ulama Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Zulhijjah 1420 H
01 April 2000 M.

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua, Sekretaris,

Prof. KH. Ali Yafie Drs. H.A. Nazri Adlani




Tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah

Tugas-Tugas Dewan Pengawas Syariah

1. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN.
2. Fungsi utama DPS adalah:
1. sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syari'ah dan pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari'ah.
2. sebagai mediator antara lembaga keuangan syari'ah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syari'ah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.





Kepengurusan DSN-MUI

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN
DEWAN SYARIAH NASIONAL PERIODE TAHUN 2000-2005
Nomor : Kep-200/MUI/VI/2003



Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah
Menimbang :

1. bahwa Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis syariah;
2. bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN), maka struktur organisasi DSN perlu disesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Demikian pula jumlah personalia keanggotaan Badan Pelaksana Harian DSN perlu ditambah, dengan menampung usulan dari ormas Islam, praktisi ekonomi syariah serta kalangan perguruan tinggi;
3. bahwa yang nama-namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk duduk dalam Pengurus Dewan Syariah Nasional (DSN) periode tahun 2000-2005.

Mengingat :

1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI hasil Munas VI MUI tahun 2000.
2. Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998.
3. Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN).
4. Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI Masa Bakti Tahun 2000-2005.
5. Keputusan Rapat Kerja Nasional MUI bulan September 2000 tentang Keorganisasian.
6. Surat Edaran Dewan Pimpinan MUI tanggal 27 Maret 2001 tentang Konsolidasi Organisasi.

Memperhatikan :

1. Keputusan Lokakarya Ulama tentang Reksa Dana Syariah tanggal 29 - 30 Juli 1997 di Jakarta.
2. Hasil rapat Pengurus Harian MUI tanggal 21 Februari 2001.
3. Hasil rapat Pleno DSN-MUI tanggal 25 Maret 2003.
4. Hasil rapat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI tanggal 26 Maret dan 9 April 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Struktur organisasi dan pengurus Dewan Syariah Nasional (DSN) periode tahun 2000-2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
2. Dewan Syariah Nasional bekerja sesuai dengan PD/PRT yang telah ditetapkan dan melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan hingga berakhirnya periode masa bakti MUI tahun 2005.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 R. Tsani 1424 H
3 Juni 2003 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua Umum, Sekretaris Umum,

KH.M.A. SAHAL MAHFUDH PROF.DR.H.M. DIN SYAMSUDDIN



Susunan Pengurus Lengkap

Susunan Pengurus Lengkap
Majelis Ulama Indonesia
Periode 2005-2010




SURAT KEPUTUSAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PERIODE 2005 - 2010
------------------------------------------------------------------------
Nomor: Kep-435a/MUI/IX/2005

Bismillahirrahmanirrahim


Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah:
MENIMBANG :
Bahwa untuk melaksanakan amanat Munas VII MUI tahun 2005 dalam melengkapi Susunan Pengurus Majelis Ulama Indonesia periode 2005 – 2010, perlu adanya kepengurusan yang mencerminkan unsur Majelis Ulama Indonesia clan Majelis Ulama Indonesia Daerah, serta Ormas-ormas Islam tingkat pusat, dan Cendekiawan.

MENGINGAT :

1. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
2. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI serta Program Kerja Majelis Ulama Indonesia.


MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat, usul clan saran-saran dalam Munas VI MUI.
2. Pendapat, usul dan saran-saran dalam rapat pengurus harian MUI pada tanggal 5 September 2005 dan tanggal 27 September 2005.


Dengan bertawakal kepada Allah SWT :

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :
Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia periode 2005 - 2010 seperti ter(ampir dalam Surat Keputusan ini.


Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.


Ditetapkan di: JAKARTA
Tanggal: 7 Jumadil Tsani 1426 H
Juli 2005 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA



Ketua Umum, Sekretaris Umum,


KH. MA. SAHAL MAHFUDH Drs. H.M. ICHWAN SAM


Lampiran : Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Pusat No.: Kep- 435a/MUI/IX/2005
Tentang : Susunan Pengurus Dewan Pimpinan MUI Periode 2005-2010

I. DEWAN PENASEHAT MUI:

1. Prof. Dr. K.H. M. Tolchah Hasan (Ketua)
2. Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA
3. Dr. H. Fuad Amsyary
4. Ir. H. Azwar Anas
5. Drs. H. Husein Umar
6. H.M. MAftuh Basyuni
7. Prof. Dr. H. Quraish Syihab
8. DR. H. Tarmizi Thaher
9. Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H.
10. K.H. Yusuf Hasyim
11. Prof. Dr. A. Syafii Maarif
12. K.H. Hasyim Muzadi
13. K.H. Abdulah Faqih
14. Prof. Dr. Hj. Zakiah Darajat
15. K.H. Fachruddin Masturo
16. Prof. Dr. Hj. Chamamah Suratno
17. Drs. H. Irsyad Djuwaeli
18. Drs. H.A. Chalid Mawardi
19. H. Ismael Hasan, S.H.
20. Prof. Dr. H. Muardi Chatib
21. Dra. Hj. Asmah Syahroni
22. K.H. Habib Adnan
23. Prof. Drs. H. Aswadi Syukur. Lc.
24. K.H. Totoh Abdul Fatah
25. K.H. Cholid Fadlullah, S.H.
26. H. Yudho Paripurno, S.H.
27. Hj. Aisyah Hamid Baidlowi
28. H. Aziddin, S.E.
29. K.H. Abdurrahman Nawi
30. K.H. Syukron Makmun
31. K.H. Abdur Rasyid AS
32. Drs. H.A. Mubarok
33. Dr. H. Muslim Ibrahim
34. K.H. Zainal Munawir
35. Drs. H. Rusydi Hamka
36. Dr. Hj. Suryani Thaher
37. Prof. Dr. Hj. Aisyah Girindra
38. K.H. Drs. Siddiq Amin
39. Prof. Dr.H. Muslim Nasution
40. Prof. Dr. H. Roem Rowi
41. K.H. Dr. Maghfur Usman
42. Prof. Dr. H. Salim Bajeber
43. Prof. Dr. H. Sutarmadi
44. Dr. H. Sulastomo, MPH
45. Prof. Dr. H. Mastuhu
46. Drs. H. Abdurrahman
47. H. Yos Sutomo
48. Drs. H. Zaidan Djauhari
49. H. Geys Ammar, S.H.
50. K.H. Tb. Fadhul 'Azhim


II. DEWAN PIMPINAN HARIAN

1. Ketua Umum : K.H. M.A. Sahal Mahfudz
2. Wakil Ketua Umum : Prof. Dr. H.M. DiN Syamsuddin
3. Ketua : Prof. DR. H. Umar Shihab
4. Ketua : Prof. Dr. H. Asmuni Abdurrahman
5. Ketua : K.H. Ma'ruf Amin
6. Ketua : KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA
7. Ketua : Drs. H. A. Nazri Adlani
8. Ketua : Drs. H. Amidhan
9. Ketua : DR. H. Yunahar Ilyas, Lc, MA
10. Ketua : KH. A. Chalil Ridwan
11. Ketua : Prof. DR. Hj. Khuzaimah T. Yanggo
12. Ketua : DR. Hj. Tuty Alawiyah
13. Ketua : Prof. Dr. Amir Syarifuddin
14. Sekretaris Umum : Drs. H.M. Ichwan Sam
15. Sekretaris : H. Amrullah Ahmad
16. Sekretaris : Drs. H. Anwar Abbas, MM., M.Ag.
17. Sekretaris : Drs. H. Zainut Tauhid Saadi
18. Sekretaris : Dra. Hj. Welya Safitri, M.Si
19. Bendahara Umum : H.M. Syureich
20. Bendahara : Drs. H. Maftuch Ikhsan
21. Bendahara : Dra. Hj. Juniwati Masjhun Sofwan


III. ANGGOTA PLENO PIMPINAN KOMISI
Komisi Ukhuwah
Ketua : Drs. H. Adrian Harahap
Wkl. Ketua - Drs. H. Basri Bermanda
Wkl. Ketua - Drs. H. Chairul Chaidir
Ketua - H. Tabri Husein
Sekretaris -Drs. H. Natsir Zubaidi
Wakil Sekretaris- Drs. H. Alvis Chaniago
Wakil Sekretaris- Drs. H. Tasyrifin Karim

Komisi Fatwa
Ketua : - K.H. Ma'ruf Amin
Wkl. Ketua : ProŁ DR. H. M. Amin Stuna, NIA., SH
Wkl. Ketua : DR. H. Anwar Ibrahim
Wkl. Ketua : Prof. K.H. Ali Mustafa Yacub, MA
Wkl. Ketua : Dr. H.M. Masyhuri Na'im
Sekretaris : Drs. Hasanuddin, M.Ag.
Wkl. Sekretaris: Drs. H. Aminuddin Ya'cub, MA
Wkl. Sekretaris: Drs. H. Asrorun Ni'am Sholeh, M.Ag.

Komisi Dakwah
Ketua : Drs. KH. Nuril Huda
WkL Ketua : Dr. H. Lukman Samra, Lc
Wkl. Ketua : Dr. H.A. Syatori Ismail
Wkl Ketua : H. Oemar Ghiffary, SH
Sekretaris : Drs. H. Muslih Nasuha
Wkl Sekretaris : Ir. H. Muhammad Al-Khatthat

Komisi Hubungan Luar Negeri
Ketua : KH. Muhyiddin Junaidi, MA
Wkl. Ketua : Dra. Hj. Machsanah Asnawi
Wkl. Ketua : Prof. DR. H. Ahmad Thib Raya, MA
Sekretaris : Drs. H.M. Sukanta, AS
Wkl. Sekretaris : Drs. H. Sujono Suzanto

Komisi Pemberdayaan Perempuan, Keluarga dan Remaja
Ketua : Dra. Hj. Ery Rosatria, M.Ag.
Wkl. Ketua : Dra. Netty Hartati, M.Sc.
Wkl. Ketua : Prof. Dr. Hj. Nabilah Lubis
Sekretaris : Dra. Hj. Fadhilah Suralaga
Wkl. Sekretaris : Dra. Afni Rasyid, M.Ag.

Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama
Ketua : Drs. H. Slamet Efendi Yusuf
Wkl. Ketua : Drh. H. Adhian Hussaini, MA
Wkl. Ketua : Dra. Hj. Nilmayetti Yusri
Wkl. Ketua : Drs. H. Husni Thoyyar, M.Ag.
Sekretaris : Drs. H. Helmi Muhammadiyah.
Wkl. Sekretaris : Drs. H. Manajer Nasution, M.Ag.

Komisi Pendidikan
Ketua : Prof. Dr. H. Husni Rahim
Wkl. Ketua : Drs. H. Marwan Saridjo
Wkl. Ketua : Prof. DR. H. Cecep Syarifuddin
Wkl. Ketua : DR. H. Qomari Anwar, MA
Sekretaris : Drs. H. Ahmad Baidun, M.Si
Wkl. Sekretaris : Ir. Hj. Rahmi Hidayati Duryat

Komisi Ekonomi
Ketua : Aries Mufti, SE, MBA
Wkl. Ketua : H. Karnaen A. Perwataatmadja, MPA
Wkl. Ketua : H. Muhammad Siddik, SE
Sekretaris : Ir. H. Syakir Sula, AAIJ
Wkl. Sekretaris : Drs. Fathan Subhi

Komisi Pengkajian
Ketua : DR. Utang Ranuwijaya, MA
Wkl. Ketua : Prof. DR. H. Firdaus Nurul Huda
Wkl. Ketua : Ir. H. Ismail Yusanto, M.Sc.
Sekretaris : Drs. H. Amirsyah Tambunan, M.Ag.
Wkl. Sekretaris :Ir. Ridha Salamah

Komisi Hukum dan Perundang-undangan
Ketua : Hj. Aisyah Amini, S.H.
Wkl. Ketua : Dr. Wahiduddin Adams, MA
Wkl. Ketua : Hasanuddin Muchdar, S.H.
Sekretaris : Neng Djubbedah, SH., MH.
Wkl. Sekretaris : Dr. Khairul Huda

Komisi Informasi dan Komunikasi
Ketua : H.M. Said Budairy
Wkl. Ketua : Drs. H. Djauhari Syamsuddin
Wkl Ketua : Drs. H. Imam Suharjo
Sekretaris : Asrori S. Karni, S.Ag.
Wkl. Sekretaris : Drs. H. Zulkifli Halim, MA

Tanggal : 7 Jumadil Tsani 1426 H
6 September 2005 M



DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA


Ketua Umum, Sekretaris Umum,


KH. MA. SAHAL MAHFUDH DR. H.M. ICHWAN SAM






---------------------------------------------------------------------------- ---------------
SURAT KEPUTUSAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
SUSUNAN PERSONALIA KOMISI-KOMISI
MAJELIS ULAMA INDONESIA PERIODE 2005 – 2010
------------------------------------------------------------------------
Nomor: Kep-435b/MUI/X/2005

Bismillahirrahmnnirrahim



Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah:
MENIMBANG :
Bahwa untuk melaksanakan amanat Munas VII MUI tahun 2005 dalarn melengkapi Susunan Pengurus Majelis Ulama Indonesia periode 2005 - 2010, perlu adanya Personalia Komisi-Komisi yang mencerminkan unsur Majelis Ulama Indonesia serta Ormas-ormas Islam tingkat pusat, dan Cendekiawan.

MENGINGAT :

1. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
2. Pedoman Dasar clan Pedoman Rumah Tangga MM serta Program Kerja Majelis Ulama Indonesia.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat, usul dan saran-saran dalam Munas VI MUI.
2. Pendapat, usul dan saran-saran dalam rapat pengurus harian MUI pada tanggal 5 September 2005 dan tanggal 27 September 2005.



Dengan bertawakal kepada Allah SWT :

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN :
Susunan Personalia Komisi-Komisi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia periode 2005 - 2010 seperti terlampir dalam Surat keputusan ini.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.


Ditetapkan di: JAKARTA
Tanggal: 29 Sya'ban 1426 H
3 Oktober 2005




DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA





Ketua Umum, Sekretaris Umum,


DR. KH. MA. SAHAL MAHFUDH Drs. H.M. ICHWAN SAM




Lampiran :
Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Pusat
No.: Kep-435b/MUI/IX/2005
Tentang : Susunan Personalia Komisi-Kcmis: Majelis Ulama Indonesia Periode 2005-2010


ANGGOTA KOMISI-KOMISI MUI PERIODE 2005-2010
Komisi Ukhuwah
Ketua : Drs. H. Adnan Harahap
WkI. Ketua : Drs. H. Basri bermanda
WkI. Ketua : Drs. H. Chairul Chaidir
Wkl. Ketua : H. Tabri Husein
Sekretaris : Drs.H. Alvis Chaniago
Wkl. Sekretaris : Drs. H. Tasyrifin Karim
Anggota :

1. Drs. H. Slamet Riyanto
2. DR. H. Faruq Nasution
3. Dr. H. Andi Jamaro
4. KH. Ahmad Heriawan
5. Drs. H. Rustam Rajoindo
6. . Drs. H. Ma.us HMN, MM
7. Dra. Hj. Nurdiati Akma
8. Dr. Abd. Qadir al-Habsyi
9. Drs. H> Saiful Bahri



Komisi Fatwa
Ketua : K.H. Ma'ruf Amin
Wkl Ketua : Prof. DR. H. M. Amin S uma, MA., SH
WkI Ketua : DR. H. Anwar Ibrahim
Wkl Ketua : Prof. K.H. Ali Mustafa Yaqub, MA
Wkl Ketua : Dr. H.M. Masyhuri Na'im
Sekretaris : Drs. Hasanuddin, M.Ag.
Wkl. Sekretaris: Drs. H. Aminuddin Ya'qub, MA
Wkl. Sekretaris: Drs. H. Asrorun Ni'am Sholeh, M.Ag.
Anggota :

1. Drs. K. H. Hafiz Usman
2. K. H. Irfan Zidni, MA
3. Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA
4. K.H. Masyhuri Syahid, MA
5. Drs. H. Nahar Nahrowi
6. Prof. DR. H.M. Daud Rasyid, MA
7. Dra. Hj. Maria Ulfah, MA
8. Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA
9. K.H. Tb. Hasan Basri
10. Drs. H. Zafrullah Salim, SH., M.Hum
11. Prof DR H.A. Qodri Azizi, MA
12. Drs. H. Asnawi Latief
13. Dr. KH. A. Munif Suratmaputra, MA
14. Prof. DR. H. Hasanuddin AF., MA
15. H. Abd Wahid Alwi, MA
16. Drs. K.H. Ghazalie Masroeri
17. Drs. H. Ali Zardjas, SH
18. Drs. H.A. Fattah Wibisono, MA
19. H. Mas'adi Sulthoni, MA
20. Drs. KH. Sholeh Harun
21. KH. Ahmad Suhaili
22. KH. Yakub Lubis
23. Hj. Muslihah Syukri, MA
24. Dr. Isnawati Rais
25. Prof. Drs. H. Acep Djazuli
26. Drs. H. Chozin Chumaidi
27. Dr. Hj. Faizah, MA,
28. KH. Muhammad Sofwan Kosasih
29. Drs. Sopa, MA,
30. H. Abdul Wahab Abd. Muhaimin, Lc.,MA



Komisi Dakwah
Ketua : Drs. KH. Nuril Huda
WkL Ketua : Dr. H. Lukman Samra, Lc
Wkl. Ketua : Dr. H.A. Syatori Ismail
Wkl Ketua : H. Oemar Ghiffary, SH
Sekretaris : Drs. H. Muslih Nasuha
Wkl Sekretaris : Ir. H. Muhammad Al-Khatthat
Anggota :

1. Drs. K.H. Ni'mat Rahmatullah
2. Drs. H. Tgk. Zulkarnaen, MA
3. Drs. H. Khowasyi Mandala, MM
4. Dra. Rini Prihatini, M.Si
5. Dra. Hj. Ida Farida, AS
6. Dra. Hj. Neli Warmin
7. KH. Abd. Halim Sholeh, M.Sc.
8. Drs. H. Edi Sukardi, M.Pd.
9. Drs. H. Abu Diidad



Komisi Hubungan Luar Negeri
Ketua : KH. Muhyiddin Junaidi, MA
Wkl. Ketua : Dra. Hj. Machsanah Asnawi
Wkl. Ketua : Prof. DR. H. Ahmad Thib Raya, MA
Sekretaris : Drs. H.M. Sukanta, AS
Wkl. Sekretaris : Drs. H. Sujono Suzanto
Anggota :

1. Dr. RIzal Sukma
2. Anang Rizka Masyhadi, Lc
3. DR. Aman Lubis
4. Prof. DR. nabilah Lubis
5. Dra. Hj. Mimin Austina
6. Fitri Gayo, S.Si
7. Dr. H. Riza Sihbudi
8. Drs. H. Muhammad Imam Sudjudi, MB
9. Drs. H. Achmad Syahdi, M.Ag.



Komisi Pemberdayaan Perempuan, Keluarga dan Remaja
Ketua : Dra. Hj. Ery Rosatria, M.Ag.
Wkl. Ketua : Dra. Netty Hartati, M.Sc.
Wkl. Ketua : Prof. Dr. Hj. Nabilah Lubis
Sekretaris : Dra. Hj. Fadhilah Suralaga
Wkl. Sekretaris : Dra. Afni Rasyid, M.Ag.
Anggota :

1. Dra. Hj. Maryam Zubeir
2. Dra. Hj. Yies Sa'diyah maksum
3. Dra. Hj. Laily Yudhoparipurno, SH
4. Dra. Halimah Madjid
5. Dra. Zahratun Nihayah, M.Si.
6. Dra. Hj. Andi Nurul Jannah, Lc
7. Dra. Hj. Choesyana Soffat., M.Psi
8. Dra. Hj. Utari



Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama
Ketua : Drs. H. Slamet Efendi Yusuf
Wkl. Ketua : Drh. H. Adhian Hussaini, MA
Wkl. Ketua : Dra. Hj. Nilmayetti Yusri
Wkl. Ketua : Drs. H. Husni Thoyyar, M.Ag.
Sekretaris : Drs. H. Helmi Muhammadiyah.
Wkl. Sekretaris : Drs. H. Manajer Nasution, M.Ag.
Anggota :

1. Drs. H.
2. H. Hamim Tohari, M.Sc.
3. DR. Mafri Amir
4. Drs. H. Elisman Iljas
5. Drs. H. Imam Masykur Ali, MM
6. Dra. Arofah, Sh., M.Hum.
7. Hj. Tuty Q Durrati Mudatsir
8. Dr. H. Aliudin
Drs. H. Mursalin



Komisi Pendidikan
Ketua : - Prof. Dr. H. Husni Rahim
Wkl. Ketua : - Drs. H. MArwan Sardjo
Wkl. Ketua - ProŁ DR. H. Cecep Syarifuddin
Wkl. Ketua - DR. H. Qomari Anwar, MA
Sekretaris - Drs. H. Ahmad Baidun, M.Si
Wkl Sekr. - Ir. Hj. Rahmi HIdayati Duryat Anggota :

1. Drs. H.M. Nadjid Mukhtar
2. Prof. Dr. Anna Suhaenah Soeparno
3. Prof. Dr. H. Rifai Syauqi
4. Drs. H. Fadhal Ar Bafadal, M.Sc
5. Drs. H. Mufid A. Busyairi, MPd.
6. H. Abdul Azis, MA,
7. Dra. Hj. Bariroh USwatun Hasanah, MM
8. Dr. H. Asri Datuk Paduka Sindo, MA
9. Dr. H. Muchtar Aziz



Komisi Ekonomi
Ketua : Aries Mufti, SE, MBA
Wkl. Ketua : Dr. Karnaen A. Perwataatmadja, MPA
Wkl. Ketua : H. Muhammad Siddik, SE
Sekretaris : Ir. H. Syakir Sula, AAIJ
Wkl. Sekretaris : Drs. Fathan Subhi
Anggota :

1. Prof. H. Mustafa Edwin Nasution, Ph.D
2. Dr. Harry Azhar Aziz, M.Sc
3. Iskandar Zulkarnaen, SE, M.Si
4. Prof. Dr. H. Dede Kusmana
5. Drs. Kholis At-Tamimi
6. Ir. Nurtachlis, MM
7. Drs. Saifudin
8. H. Iing Sholihin, SE
9. Drs. H. Fauzan Amar, MM



Komisi Pengkajian
Ketua : Dr. Utang Ranuwijaya, MA.
Wkl. Ketua : Prof. Dr. H. Firdaus Nurul Huda
Wkl. Ketua : Ir. H. Ismail Yusanto, M.Sc
Sekretaris : Drs. Amirsyah Tambunan, M.Ag.
Wkl. Sekretaris : Ir. Ridha Salamah
Anggota :

1. H. Zaini Ahmad Noeh
2. Dr. H. Runizar Roesin, DTMH., MPH
3. Ir. M. Zein Nasution
4. Drs. H. Saiful Bahri Anshori
5. H. Amin Djamaludin
6. Drs. Irsal, MM
7. Drs. H. Khairul Huda Basyir, Lc.
8. H. Anzizhan, MA
9. Drs. Amir Hamzah Pane, APT, MM, MH



Komisi Hukum dan Perundang-undangan
Ketua :Hj. Aisjah Amini, SH
Wkl. Ketua :Dr. Wahiduddin Adams, MA
Wkl. Ketua :Hasanuddin Muchdar, SH.
Sekretaris :Neng Djubaedah, SH., MH.
Wkl. Sekretaris :Dr. Khairul Huda
Anggota :

1. Dr. Zaenal Arifin Husein, SH, MH
2. H. Ali Taher Parasong, SH, MH
3. H. Muchda Hadisaputra, SH
4. H. Somali, SH
5. Dr. H. Nur Amin Fattah, MM
6. H. Sutito, SH
7. Dra. Hj. Ma’rifah, SH, MM
8. Ninik Rustinawati, SH
9. H. Sutrisno, SH



Komisi Informasi dan Komunikasi
Ketua : H.M. Said Budairy
Wkl. Ketua : Drs. H. Djauhari Syamsuddin
Wkl. Ketua : Drs. H. Imam Suharjo
Sekretaris : Asrori S. Karni, S.Ag
Wkl. Sekretaris : Drs. H. Zulkifli Halim, MA
Anggota :

1. H. Johan Tjasmadi, SH
2. Drs. H. Enting Khomsin
3. Drs. H. Usman Yatim, M.Pd
4. Ir. Teguh Juarno
5. Ir. Khawalid
6. H. Taryono Asa
7. Dra. Hj. Evi Hudriyah
8. Dra. Hj. Nur Cholisoh, M.Si
9. Dra. Endang Rudianti, M.Si




Tanggal : 29 Sya'ban 1426 H
3 Oktober 2005 M



DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA



Ketua Umum, Sekretaris Umum,

DR. KH. MA. SAHAL MAHFUDH Drs. H.M. ICHWAN SAM




Alamat MUI Propinsi Se-Indonesia

1. MPU Propinsi NAD Jl. Prof.A.Madjid Ibrahim No.1,BANDA ACEH.
2. MUI Propinsi Sumatera Utara Jl.Majelis Ulama/Sutomo Ujung 3, M E D A N.
3. MUI Prop. Sumatera Barat Masjid Nurul Iman Jl. Imam Bonjol, P A D A N G.
4. MUI Propinsi Riau Masjid An Nur, Jl.Syeh Burhanuddin, P E K A N B A R U
5. MUI Propinsi Kep. Riau
6. MUI Propinsi Jambi Gedung Islamic Centre - JAMBI
7. MUI Prop. Sumatera Selatan Masjid Taqwa Jl. Telaga, P A L E M B A N G
8. MUI Propinsi Bengkulu Komp.Masjid Raya, Jl. Asahan No 2. Bengkulu. Telp. 0717 – 424716
9. MUI Prop. Lampung Islamic Center Jl. Soekarno-Hatta, Rajabasa - Bandar Lampung Telp. (0721) 786937
10. MUI Propinsi Bangka Belitung Jl. Sriwijaya No. 12, Pangkalpinang
11. MUI Propinsi DKI Jakarta Jl. Kramat Jaya Raya, Koja, Jakarta Utara Telp. 44835248-49
12. MUI Propinsi Jawa Barat Jl. RE.Martadinata No.105,Bandung Telp./Fax. (022) 7272864
13. MUI Propinsi Jawa Tengah Masjid Baiturrahman, Jl.Pandanaran 126, SEMARANG. Telp. 024 – 4139428
14. MUI Propinsi D.I. Yogyakarta Pekapalan No. 14 Alun Alun Utara, Yogyakarta
15. MUI Propinsi Jawa Timur Jl.Darmahusada Selatan No. 5, Surabaya 60285 Telp./Fax.(031) 5926019-5926018
16. MUI Propinsi Banten Jl. Veteran 31 B Serang, Banten Telp. 0254 – 205610 -221238
17. MUI Propinsi Kalimantan Barat Komp.Masjid Raya Mujahiddin, P O N T I A N A K
18. MUI Propinsi Kalimantan Tengah Jl.Ir. Soewarno No.33 PALANGKA RAYA 73112 Telp.(0536) 21529, 24470
19. MUI Propinsi Kalimantan Selatan Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Jl.Jend.Sudirman, BANJARMASIN
20. MUI Propinsi Kalimantan Timur Islamic Centre Sibulusalam, Jl. P.Suryanata Air Putih, S A M A R I N D A.
21. MUI Propinsi Sulawesi Selatan Al-Markaz al-Islamiy, Jl.Sunu No1, MAKASSAR Tel. 0411 - 453715
22. MUI Prop. Sulawesi Tenggara Masjid Agung Al-Kautsar,Jl. Drs.Abdullah Silondae, KENDARI Telp.(0401)-25439, 21065
23. MUI Propinsi Sulawesi Tengah Kanwil Depag Jl.WR.Supratman No.13, P A L U
24. MUI Propinsi Sulawesi Utara Gedung Islamic Centre, Jl.WR. Supratman No.10 - M A N A D O
25. MUI Propinsi Gorontalo Jl. Poisar Gorontalo, d.a. Kanwil Dep. Agama R.I, Telp/Fax.(0435)– 831943-828390-831941
26. MUI Propinsi Bali Jl. P.Menjangan No.32, D E N P A S A R
27. MUI Prop. Nusa Tenggara Barat Masjid Raya At Taqwa Jl.Anyelir No.1, Mataram Telp/Fax. 622439
28. MUI Prop. Nusa Tenggara Timur Komp. Masjid Raya Nurussa’adah Jl. Sukarno No.24, Kupang Telp.0380 – 825861, 823499
29. MUI Prop. Maluku Gedung Asari Al Fatah Lantai 2, Jl. Sultan Babullah AMBON. Telp./Fax.0911-312783
30. MUI Prop. Maluku Utara Jl. Pemuda No. 10 Kel. Salero, Ternate (Maluku Utara), Bp. K.H. Syarif Sahafin
31. MUI Propinsi Papua Gedung LPTQ Propinsi Papua, Jl. Kotaraja, Telp./Fax.(0967)-533931, 581865 Abepura Jayapura Papua


Alamta Kantor Pusata:
Jl. Proklamasi No.51 Menteng, Jakarta Pusat
Telp. +62 (021) 3190.2666, +62 (021) 3917853, Fax. +62 (021) 31905266
Copyright©2003-2008 Komisi Infokom MUI, Email: mui-online@mui.or.id & sekretariat@mui.or.id

(Sumber: http://www.mui.or.id)
 

Komentar:

 
 
   
 
 
Plus Minus Windows 8

Daftar 17 Teknologi Akan Memudar di 2012

Sulap Akun Fb jadi Sarana Promosi Diri

10 Kisah Terbesar Dunia Teknologi di 2011

5 Jurus Menangkal Rayuan Virus di Chat Facebook

5 Kiat Aman Belanja Online

10 Teknologi Strategis untuk 2011

 
Inilah Nutrisi Otak Terbaik

6 Makanan yang Memutihkan Gigi

Makanan Wajib Untuk Perut Rata dan Tulang Kuat

Membangkitkan Semangat Hidup

Belajar Dari Pengalaman

Hikmah: Pendidikan Karakter

Panduan Nama Anak/Bayi Dalam Islam – Abu Umair

 
 
 

Graphic :

CorelDraw, Adobe Photoshop, Macromedia Fireworks, Macromedia Freehand.

Web & Animation
Macromedia Dreamweaver (HTML) Macromedia Flash, 3D Studio

Video & Sound :
Adobe Premiere, Macromedia Director, Ulead Studio, Vegas, After Effect, Cooledit.

Networking & Hardware :
WindowsNT/2000 & Linux

Engineering :
Autocad, Sap2000, Ms. Project, Mapinfo (G I S )

Programming :
PHP & Mysql